Pelaku wisata di Labuan Bajo mogok. Mereka menyatakan akan menghentikan kegiatan selama sebulan. Mereka menolak tarif baru untuk masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar di Labuan Bajo, Nusa Tennggara Timur (NTT) itu. Nominal itu dinilai terlalu mahal dan diprediksi bisa menjadi bumerang bagi wisata Labuan Bajo.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah menetapkan biaya kontribusi (tiket masuk) Rp 3,75 juta ke Taman Nasional Komodo. Harga tiket itu berlaku selama setahun mulai 1 Agustus 2022. Opsi lebih murah bagi wisatawan untuk pelesiran di kawasan TN Komodo adalah di Pulau Rinca. harga tiket masuknya Rp75 ribu.
Dengan diberlakukannya harga tiket masuk baru ke TN Komodo sebesar Rp3,75 Juta per wisatawan yang berlaku selama setahun, diperkirakan tidak saja akan berdampak pada menurunnya tingkat kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo, tetapi juga dikhawatirkan berdampak pada target PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor pariwisata. PAD terancam hilang sebesar Rp28 miliar.
Sampai akhir bulan Juni 2022, PAD yang terkumpul baru Rp 3,2 Miliar. Dari angka itu, 90% pendapatan berasal dari kunjungan wisatawan ke dalam wilayah Taman Nasional Komodo (TNK), termasuk aktivitas diving dan snorkeling yang dilakukan di sana.
Menanggapi aksi mogok itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengajak semua pihak untuk mendiskusikan masalah tersebut.
“Yang saya hormati masyarakat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, masyarakat luas dan terutama yang ada di Labuan Bajo, NTT, kami mengapresiasi masukan aspirasi pemangku kepentingan beberapa hari ini dan menjadi bahan masukan yang nanti akan kami koordinasikan. Kami mendapatkan informasi dari bapak gubernur bahwa dukungan dan situasi sekarang makin kondusif oleh karena itu kami mengapresiasi,” kata Sandiaga dalam pernyataan resminya, Rabu (3/8).
“Aspirasi yang disampaikan tentunya akan membuat upaya kami untuk mensosialisasikan dan mengedukasikan kebijakan konservasi dan peningkatan ekonomi beriringan dengan apa yang pernah disampaikan Presiden Jokowi berkunjung ke Labuan Bajo minggu lalu menjadi pertimbangan langkah ke depan,” tambahnya.
“Kami memohon setiap pihak untuk menahan diri tetap tenang, berpikiran yang sejuk demi kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif harapan kita penataan yang dilakukan pemerintah dijaga infrastruktur yang sudah dibangun dirawat dengan baik, sampah dibuang pada tempatnya, dan penataan ini akhirnya akan menggerekkan kembali Labuan Bajo dan meningkatkan kunjungan wisatawan,” ujarnya.
Ia mewanti-wanti agar polemik yang timbul karena upaya pembatasan dan biaya kontribusi masuk TN Komodo tidak menimbulkan narasi-narasi yang negatif sehingga mengurangi kunjungan wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk Labuan Bajo.
“Kami akan terus berkoordinasi dan setiap update akan kami sampaikan kepada masyarakat,” imbuh Sandiaga.
“Tentunya masukan aspirasi pandangan dari pemangku kepentingan akan terus kami tampung,” kata dia.
Sandiaga menambahkan hal tersebut dilakukan agar sosialisasi dan edukasi yang diperlukan agar kebijakan ke depannya selalu beriringan antara fungsi konservasi dan peningkatan ekonomi. Selain itu ia juga akan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan kebijakan biaya kontribusi yang mencakup tarif tiket masuk sebesar Rp3,75 juta per orang per tahun ke Pulau Padar, Pulau Komodo, dan wilayah perairan di sekitarnya.
Kebijakan itu mulai berlaku 1 Agustus 2022 dengan pengelolaan jasa wisata diambil alih oleh PT Flobamor sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi NTT.
Kebijakan itu langsung menuai aksi mogok pelaku pariwisata di NTT. Aksi mogok yang dilakukan para pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, berujung penangkapan terhadap sejumlah peserta aksi.
