Industri migas dipastikan tetap memainkan peranan penting di era transisi energi. Keberlanjutan industri hulu migas juga dituntut untuk berbenah dengan menurunkan emisi yang dihasilkan dari kegiatan operasi produksi.
Salah satu kunci agar sektor migas tetap tumbuh adalah dengan adanya kebijakan yang mendukung iklim investasi.
Yuzaini Md Yusof, President Indonesian Petroleum Association (IPA), mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia dengan berbagai perbaikan dari sisi regulasi.
Namun, para pelaku usaha, kata dia, meminta pemerintah tidak berhenti untuk berinovasi untuk urusan kebijakan karena kebijakan juga terus berubah mengikut perkembangan dan kebutuhan global.
“Negara-negara seperti Bangladesh, Vietnam, Thailand, Malaysia sudah bergerak, Indonesia memang ada kemajuan dalam lima tahun ini tapi mereka jauh lebih bergerak maju, saya pikir kita harus berkaca pada negara lain untuk perbaikan ini,” kata Yuzaini dalam sesi Plenary Session 2 “Oil and Gas Industry Transformation to Support Achieving 1 Million BOPD and 12 BCFD Gas by 2030 and Longer Term Decarbonization Target”, IPA Convex) 2024 di ICE BSD, Tangerang.
Salah satu perbaikan yang bisa diadopsi adalah terkait pengelolaan blok migas yang akan habis masa kontraknya. Menurutnya pelaku usaha sangat berminat untuk tetap berinvestasi, namun terbentur persoalan regulasi.
“Beberapa player mau perpanjang kontrak, kadang-kadang regulasi tidak mendukung, diskusi harus diakselerasi agar bisa mengamandemen regulasi yang ada, bagaimana perbaiki term and condition untuk PSC yang mau habis kontrak,” ujarnya.
Selain itu yang paling krusial lainnya adalah implementasi CCS/CCUS. Pemerintah memang telah menerbitkan beberapa peraturan. Tapi itu saja belum cukup karena harus bisa segera diimplementasikan melalui aturan pelaksananya.
Carole Gall, President ExxonMobil Indonesia, menuturkan saat ini tugas perusahaan sektor hulu migas ada dua yakni tetap terus berproduksi sekaligus mengurangi emisi. Keduanya harus berjalan beriringan. Ini merupakan tantangan yang hanya bisa diatasi dengan adanya dukungan dari pemerintah.
“Di Banyu Urip kami mampu menambah produksi tanpa menambah emisi. Exxon berhasil produksi tanpa menghasilkan emisi flare sejak 2021,” ungkap Carole.
Kathy Wu, Regional President BP Gas & Low Energy Asia Pasific, menjelaskan Indonesia diyakini masih memiliki potensi besar untuk sumber daya migas untuk itu BP masih terus berinvestasi dan memang diharapkan bisa didukung oleh pemerintah melalui perbaikan regulasi.
“Melihat ke depan pengembangan proyek LNG Tangguh lebih menantang termasuk dengan kondisi market. Tantangan di Tangguh bakal terjadi juga di site lain di indonesia. tantangan ini perlu lebih banyak kolaborasi (dukungan pemerintah),” ujar dia.
Anggota Dewan Energi Nasional, Musri menyampaikan saat ini pemerintah terus berupaya untuk mencapai target bauran energi yang baru saja direvisi menjadi 17-19%. Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) merevisi target bauran energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2025 menjadi 17-19 persen dari target sebelumnya sebesar 23 persen lewat pembaharuan Kebijakan Energi Nasional (KEN).
DEN menyusun pembaharuan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang selaras dengan komitmen perubahan iklim serta mengakomodasi upaya transisi energi menuju netral karbon 2060.
“Draf aturan yang sedang dirancang dan akan diterbitkan pada pertengahan tahun ini hasil dari berkordinasi dgn para tenaga ahli migas yang ada di IPA dan asosiasi lainnya,” ujar dia.
Dadan Kusdiana, Pelaksana tugas Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan pemerintah sudah menginisiasi berbagai kebijakan untuk mempermudah ekplorasi dan investasi dalam produksi.
“Kami juga kerjasama dan berunding dengan Kementerian Keuangan untuk memenuhi kemudahan pelaku migas dalam berinvestasi,” ungkap Dadan.
Optimisme terhadap investasi hulu migas terus dijaga. Berdasarkan data pemerintah sejak tahun 2021-2024 kontrak blok migas ditandatangani. Terbanyak adalah tahun 2023 lalu sebanyak 13 penandatanganan kontrak blok migas tumbuh signifikan dibandingkan tahun 2022 hanya 5 penandatanganan kontrak.
Beberapa perbaikan kebijakan yang diinisiasi pemerintah diantaranya fleksibilitas kontrak, kebijakan untuk blok migas baru, perbaikan dari sisi akses data migas, berbagai insentif huul migas serta penerbitan aturan main CCS/CCUS.
Dwi Soetjipto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), menyatakan bahwa dukungan pemerintah memang jadi kunci utama dalam perkembangan industri migas. Untuk dia meminta para kontraktor secara aktif berdiskusi dengan SKK Migas jika memang menghadapi rintangan dalam berinvestasi.
“Datang ke SKK Migas diskusi tentang monetisasi sumber daya.Saya mau tim SKK Migas mengambil peran membantu kontraktor,” tegas Dwi.
