Follow Eventguide.id untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel
EVENTGUIDE.ID – Peningkatan kunjungan wisatawa tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja seluruh pelaku usaha, khususnya di sektor perhotelan.
Sebagian hotel mencatatkan pertumbuhan, sementara pelaku sektor lain masih menghadapi tekanan pendapatan di tengah biaya operasional yang tinggi.
Founder dan CEO Mora Group, Andhy Irawan, menilai kondisi tersebut mencerminkan persoalan tatal keola pariwisata yang belum terintegrasi.
Menurutnya pertumbuhan pariwisata seringkali dinilai dari capaian angka, tanpa diikuti penguatan pengaturan ekosistem secara menyeluruh.
“Berbicara pertumbuhan pariwisata, tidak bisa dilihat dari satu sisi,” kata Andhy dalam diskusi Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Forwaparekraf) bertajuk “Di Balik Klaim Pertumbuhan Pariwisata: Perspektif Bisnis Hotel” di Jakarta belum lama ini.
Perbedaan kinerja antar-destinasi dan antar-pelaku usaha menunjukkan bahwa pertumbuhan pariwisata belum sepenuhnya berdampak merata.
Andhy menegaskan kondisi tersebut perlunya peran pemerintah sebagai pengatur dan pengarah ekosistem, bukan sebagai pelaku langsung dalam aktivitas bisnis pariwisata.
Dari sisi promosi, Andhy menilai keikutsertaan Indonesia dalam berbagai pameran pariwisata internasional merupakan langkah positif. Namun, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya disertai dengan target dan indikator kinerja yang terukur.
“Kita ikut setiap tahun, tapi targetnya belum detail, KPI-nya juga belum jelas,” ujarnya.
Tanpa ukuran kinerja yang spesifik, menurutnya sulit menilai sejauh mana promosi tersebut berdampak langsung terhadap industri, termasuk tingkat okupansi hotel dan keberlanjutan usaha.
“Persoalan tata kelola tidak hanya berada di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga di daerah,” tandasnya.
Ia menilai pengaturan akomodasi berbasis sewa jangka pendek masih lemah, sehingga menciptakan ketimpangan regulasi dengan industri perhotelan.
Ketimpangan tersebut tidak hanya menyangkut aspek perizinan, tetapi juga pengawasan dan kepatuhan terhadap standar operasional.
“Praktiknya, sebagian hunian jangka pendek dinilai beroperasi tanpa kewajiban yang setara dengan hotel, baik dari sisi pajak, standar layanan, maupun kontribusi terhadap ekosistem pariwisata setempat,” bebernya.
Andhy menilai pemerintah daerah cenderung permisif dalam pengawasan, termasuk pendataan dan penegakan aturan terhadap akomodasi non-hotel. Ketiadaan basis data yang solid dan lemahnya pengawasan dinilai membuat kebijakan sulit diterapkan secara konsisten.
“Ini berpotensi menciptakan persaingan yang tidak setara dan menggerus kesehatan industri perhotelan,” kata Andhy.
“Tanpa penegakan regulasi yang adil dan konsisten di tingkat daerah, pertumbuhan pariwisata dikhawatirkan hanya menguntungkan segmen tertentu,” sambungnya.
Andhy menegaskan penguatan tata Kelola, mulai dari promosi, perizinan, hingga pengawasan, menjadi prasyarat agar pertumbuhan pariwisata tidak berhenti pada capaian angka.
“Aga bisa berdampak langsung pada keberlanjutan industri dan ekosistem pariwisata nasional,” pungkasnya.
