Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI (Ditjen Bimas Buddha Kemenag) menyelenggarakan Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2023 di Hotel Hariston, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Selasa – Jumat, 18-21 Oktober 2022.
Turut hadir dalam Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2023 tersebut dari Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia adalah Pelaksana Harian DPP KCBI Eric Fernando dan Bidang Humas Sosial Media DPP KCBI Billy Gunawan.
“Kami mengapresiasi Bimas Buddha dalam proses penyusunan rencanan kerja dan anggaran ini, sebelumnya kami juga berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) lalu. Salah satu program yang kami nilai sangat urgent untuk ditingkatkan saat ini adalah bantuan proses sertifikasi tanah rumah ibadah agama Buddha,” tutur Eric Fernardo.
“Untuk itu kami mendorong pemerintah dan DPR dapat meningkatkan anggaran Ditjen Bimas Buddha. Harapannya melalui bantuan proses sertifikasi tanah tersebut, rumah ibadah Agama Buddha seperti Vihara, Kelenteng, Bio, Candi, Arama (She), Arama Madya (Yuan), Kuil, Cetiya legalitasnya akan jelas dan tidak abu-abu lagi serta memberikan kepastian hukum penggunaan rumah ibadah,” tambah Eric Fernardo.
Direktur Jenderal Bimas Buddha Supriyadi dalam kesempatan membuka acara kegiatan mengatakan “Alokasi pagu anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Dirjen Bimas Buddha adalah sesuatu yang wajib kita terjemahkan untuk mewujudkan seluruh kebijakan yang digariskan oleh Bapak Menteri Agama.”
Terkait pagu anggaran tahun 2023 Dirjen menjelaskan, 12,37% program-pendidikan tinggi, 14,95% program PAUD dan wajib belajar 12 tahun, 30,44% program dukungan manajemen dan 24,96% program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama serta 17,28 % pada program kualitas pengajaran dan pembelajaran, dari 5 program ini Bimas Buddha bisa berkontribusi dan tentu wajib kita wujudkan dalam bentuk yang dapat diukur keberhasilannya.
