Dewan Pengurus Pusat Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (DPP KCBI) menjadi salah satu lembaga yang menghadiri Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2023 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Ditjen Bimas Buddha) Kementerian Agama.
Kegiatan yang berlangsung dari hari Selasa – Jumat, 18 – 21 Oktober 2022 bertempat di Hotel Hariston, Penjaringan, Jakarta Utara tersebut diikuti oleh seluruh satuan kerja tingkat pusat Ditjen Bimas Buddha dan para pembimas Buddha provinsi se-Indonesia.
Satu hal yang menjadi perhatian KCBI, yakni transparansi dalam Rencana Kerja dan Anggaran. Sehingga, masyarakat bisa mengakses setiap kegiatan dan unit cost yang dialokasikan.
“Kami mengapresiasi upaya Direktorat Jenderal Bimas Buddha yang sangat transparan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2023 ini. Kini masyarakat bisa mengakses setiap kegiatan yang akan dilakukan bahkan unit cost yang dialokasikan,” puji Pelaksana Harian DPP KCBI Eric Fernardo.
Transparansi yang dilakukan oleh Ditjen Bimas Buddha, menurutnya, sejalan dengan penegasan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu bahwa pengelolaan uang rakyat dalam hal ini anggaran pemerintah harus secara transparan dan akuntabel.
“Kita ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel, kualitas belanja semakin baik, makin tepat sasaran, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat,” ungkap Jokowi.
